Layanan Konsultasi Psikologi di Puskesmas Kota Yogyakarta

 

---

Dinamika masyarakat beserta segala aktivitasnya yang kian meningkat, terutama di bidang ekonomi, budaya, kecemasan, dan konflik internal telah berpengaruh terhadap permasalahan hidup yang kian kompleks. Tak terkecuali terhadap kesehatan manusia, baik kesehatan fisik maupun jiwa sehingga perlu disikapi pihak berkepentingan.

Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta, sejak akhir tahun 2010 telah meluncurkan kebijakan baru berupa Layanan Konsultasi Psikologi di sejumlah Puskesmas yang tersebar di berbagai wilayah kecamatan dalam lingkup Kota Yogyakarta.

Kasi Pelayanan Kesehatan Dinkes Kota Yogyakarta, Tri Mardoyo dalam keterangannya mengatakan, sebanyak 18 Puskesmas yang tersebar di seluruh wilayah Kota Yogyakarta telah menyediakan layanan kesehatan jiwa yang ditangani 9 psikolog sebagai konsultan. Psikolog ini berasal dari Center For Public Mental Health, merupakan sebuah kerjasama antara Pemkot Yogyakarta dengan Pasca Sarjana Fakultas Psikologi UGM.

Para psikolog yang terdiri 9 orang ini menjalani tugasnya sebagai konsultan sesuai jadwal secara bergiliran untuk melayani masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya. Seorang psikolog bertugas di dua Puskesmas. Satu Puskesmas yang ramai dikunjungi dan satu lagi yang tidak banyak kunjungan dengan alasan supaya merata dan tidak banyak mengalami kerepotan.

·

Jadwal Layanan Psikologi Puskesmas Kota Yogyakarta

No	Puskesmas	Hari Pelayanan
01	Kraton	Senin, Rabu, Jumat
02	Mergangsan	Selasa, Kamis, Sabtu
03	Kotagede I	Senin, Rabu, Jumat
04	Kotagede II	Selasa, Kamis, Sabtu
05	Pakualaman	Selasa, Kamis, Sabtu
06	Danurejan I	Senin, Rabu, Jumat
07	Danurejan II	Selasa, Kamis, Sabtu
08	Umbulharjo I	Senin, Rabu, Jumat
09	Umbulharjo II	Selasa, Kamis, Sabtu
10	Gondokusuman I	Senin, Rabu, Jumat
11	Gondokusuman II	Selasa, Kamis, Sabtu
12	Tegalrejo	Senin, Rabu, Jumat
13	Jetis	Selasa, Kamis, Sabtu
14	Gedongtengen	Senin, Rabu, Jumat
15	Ngampilan	Selasa, Kamis, Sabtu
16	Wirobrajan	Senin, Rabu, Jumat
17	Mantrijeron	Selasa, Kamis, Sabtu
18	Gondomanan	Senin, Rabu, Jumat

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

Dalam perjalanannya hingga Mei 2011, ternyata respons masyarakat Yogyakarta yang memanfaatkan layanan psikologi tersebut memang cukup banyak. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Yogyakarta, dr Choirul Anwar, mengatakan: “kalau memang respons masyarakat positif terhadap layanan psikologi ini, bisa saja diajukan anggaran untuk menambahnya. Namun semuanya sangat bergantung hasil evaluasi nanti,” imbuhnya.

Sementara itu, psikolog Lucia Peppy Novianti yang bertugas di Puskesmas Gondokusuman I dan II Kota Yogyakarta, menuturkan bahwa dalam sehari dirinya bisa menangani 5 hingga 6 pasien yang datang dengan berbagai macam keluhan. Dari berbagai layanan yang dilakukan, kebanyakan pasien yang datang untuk berkonsultasi mengenai keluhan kekerasan rumah tangga dan masalah mendidik anak.

Puskesmas Gondokusuman I, termasuk salah satu Puskesmas yang memiliki ruang bagi layanan konsultasi psikologi. Puskesmas ini terbilang memiliki fasilitas dan infrastruktur yang cukup lengkap, tersedia dua ruang yang bisa dipakai untuk layanan khusus konsultasi psikologi bagi pengunjung.

Terkait layanan psikologi ini, Psikiater/Pasikolog Dr Irmansyah menambahkan, bahwa layanan konsultasi ini sangat diperlukan masyarakat, tidak hanya masyarakat yang mengalami sakit. Orang sehat pun juga dapat mengakses kesehatan psikis untuk pengembangan diri atau kehidupan yang lebih baik. Diharapkan ke depan, masyarakat tidak ragu untuk mengakses maupun memaksimalkan layanan tersebut.

Beberapa layanan yang ditangai para konsultan psikologi dari UGM di berbagai Puskesmas dalam wilayah Kota Yogyakarta itu antara lain menyangkut konsultasi untuk pelajar, calon pengantin, orangtua dan anak, konflik keluarga hingga gangguan kejiwaan.

Mengenai biaya konsultasi, Dinkes memasang tarif terjangkau masyarakat luas. Bagi masyarakat Kota Yogyakarta untuk menggunakan layanan konsultasi psikologi tersebut membayar Rp 7.000,- (warga Kota Yogyakarta dapat potongan 25 persen). Sedangkan bagi lansia (usia 60 tahun ke atas) cukup membayar Rp 3.500.- baik lansia yang berasal dari Kota Yogyakarta maupun dari luar. Sementara layanan lain berupa layanan perawatan di rumah (home care services) tarifnya Rp 25.000.- dengan keringanan 25 persen untuk penduduk Kota Yogyakarta dan keringanan 50 persen bagi para lanjut usia.*

Layanan Konsultasi Psikologi di Puskesmas Kota Yogyakarta

 

---

Dinamika masyarakat beserta segala aktivitasnya yang kian meningkat, terutama di bidang ekonomi, budaya, kecemasan, dan konflik internal telah berpengaruh terhadap permasalahan hidup yang kian kompleks. Tak terkecuali terhadap kesehatan manusia, baik kesehatan fisik maupun jiwa sehingga perlu disikapi pihak berkepentingan.

Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta, sejak akhir tahun 2010 telah meluncurkan kebijakan baru berupa Layanan Konsultasi Psikologi di sejumlah Puskesmas yang tersebar di berbagai wilayah kecamatan dalam lingkup Kota Yogyakarta.

Kasi Pelayanan Kesehatan Dinkes Kota Yogyakarta, Tri Mardoyo dalam keterangannya mengatakan, sebanyak 18 Puskesmas yang tersebar di seluruh wilayah Kota Yogyakarta telah menyediakan layanan kesehatan jiwa yang ditangani 9 psikolog sebagai konsultan. Psikolog ini berasal dari Center For Public Mental Health, merupakan sebuah kerjasama antara Pemkot Yogyakarta dengan Pasca Sarjana Fakultas Psikologi UGM.

Para psikolog yang terdiri 9 orang ini menjalani tugasnya sebagai konsultan sesuai jadwal secara bergiliran untuk melayani masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya. Seorang psikolog bertugas di dua Puskesmas. Satu Puskesmas yang ramai dikunjungi dan satu lagi yang tidak banyak kunjungan dengan alasan supaya merata dan tidak banyak mengalami kerepotan.

·

Jadwal Layanan Psikologi Puskesmas Kota Yogyakarta

No	Puskesmas	Hari Pelayanan
01	Kraton	Senin, Rabu, Jumat
02	Mergangsan	Selasa, Kamis, Sabtu
03	Kotagede I	Senin, Rabu, Jumat
04	Kotagede II	Selasa, Kamis, Sabtu
05	Pakualaman	Selasa, Kamis, Sabtu
06	Danurejan I	Senin, Rabu, Jumat
07	Danurejan II	Selasa, Kamis, Sabtu
08	Umbulharjo I	Senin, Rabu, Jumat
09	Umbulharjo II	Selasa, Kamis, Sabtu
10	Gondokusuman I	Senin, Rabu, Jumat
11	Gondokusuman II	Selasa, Kamis, Sabtu
12	Tegalrejo	Senin, Rabu, Jumat
13	Jetis	Selasa, Kamis, Sabtu
14	Gedongtengen	Senin, Rabu, Jumat
15	Ngampilan	Selasa, Kamis, Sabtu
16	Wirobrajan	Senin, Rabu, Jumat
17	Mantrijeron	Selasa, Kamis, Sabtu
18	Gondomanan	Senin, Rabu, Jumat

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

Dalam perjalanannya hingga Mei 2011, ternyata respons masyarakat Yogyakarta yang memanfaatkan layanan psikologi tersebut memang cukup banyak. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Yogyakarta, dr Choirul Anwar, mengatakan: “kalau memang respons masyarakat positif terhadap layanan psikologi ini, bisa saja diajukan anggaran untuk menambahnya. Namun semuanya sangat bergantung hasil evaluasi nanti,” imbuhnya.

Sementara itu, psikolog Lucia Peppy Novianti yang bertugas di Puskesmas Gondokusuman I dan II Kota Yogyakarta, menuturkan bahwa dalam sehari dirinya bisa menangani 5 hingga 6 pasien yang datang dengan berbagai macam keluhan. Dari berbagai layanan yang dilakukan, kebanyakan pasien yang datang untuk berkonsultasi mengenai keluhan kekerasan rumah tangga dan masalah mendidik anak.

Puskesmas Gondokusuman I, termasuk salah satu Puskesmas yang memiliki ruang bagi layanan konsultasi psikologi. Puskesmas ini terbilang memiliki fasilitas dan infrastruktur yang cukup lengkap, tersedia dua ruang yang bisa dipakai untuk layanan khusus konsultasi psikologi bagi pengunjung.

Terkait layanan psikologi ini, Psikiater/Pasikolog Dr Irmansyah menambahkan, bahwa layanan konsultasi ini sangat diperlukan masyarakat, tidak hanya masyarakat yang mengalami sakit. Orang sehat pun juga dapat mengakses kesehatan psikis untuk pengembangan diri atau kehidupan yang lebih baik. Diharapkan ke depan, masyarakat tidak ragu untuk mengakses maupun memaksimalkan layanan tersebut.

Beberapa layanan yang ditangai para konsultan psikologi dari UGM di berbagai Puskesmas dalam wilayah Kota Yogyakarta itu antara lain menyangkut konsultasi untuk pelajar, calon pengantin, orangtua dan anak, konflik keluarga hingga gangguan kejiwaan.

Mengenai biaya konsultasi, Dinkes memasang tarif terjangkau masyarakat luas. Bagi masyarakat Kota Yogyakarta untuk menggunakan layanan konsultasi psikologi tersebut membayar Rp 7.000,- (warga Kota Yogyakarta dapat potongan 25 persen). Sedangkan bagi lansia (usia 60 tahun ke atas) cukup membayar Rp 3.500.- baik lansia yang berasal dari Kota Yogyakarta maupun dari luar. Sementara layanan lain berupa layanan perawatan di rumah (home care services) tarifnya Rp 25.000.- dengan keringanan 25 persen untuk penduduk Kota Yogyakarta dan keringanan 50 persen bagi para lanjut usia.*

Fasilitas Puskesmas di Jakarta Akan Ditambah

inilah.com/Agung

Oleh: Wahyu Praditya Purnomo

INILAH.COM, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, berencana untuk menambah fasilitas rawat inap di Puskesmas Kecamatan. Saat ini telah ada 3 Puskesmas yang dilengkapi dengan fasilitas rawat inap, dan rencananya hingga akhir tahun 2011, akan bertambah 9 Puskesmas lagi.

Berdasarkan data yang diterima dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta, 9 Puskesmas Kecamatan yang akan dilengkapi dengan fasilitas rawat inap diantaranya adalah Puskesmas di Kecamatan Cilincing, Penjaringan, Mampang Prapatan, Pesanggarahan, Kebayoran Lama, Pasar Minggu, Koja, Kembangan dan Tebet. Fasilitas rawat inap di 9 Puskesmas Kecamatan ini ditargetkan selesai pada akhir tahun 2011.

"Pembangunan fasilitas rawat inap di puskesmas dititik beratkan pada kawasan padat penduduk dan terdapat kantong-kantong masyarakat kumuh, seperti di Kecamatan Tebet yang sangat padat penduduknya. Wilayah itu dalam satu hari ada 750 hingga 800 kunjungan di puskesmas," Jelas Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dien Emmawati, Kamis (13/10/2011).

Lebih lanjut Dien menjelaskan, rencananya Pemprov DKI Jakarta juga akan menganggarkan penambahan kapasitas layanan rawat inap di 7 puskesmas kecamatan lainya pada tahun 2012 nanti. Sehingga pada tahun depan, target Pemprov DKI Jakarta untuk memiliki 19 puskesmas kecamatan Rawat Inap dapat tercapai.

Untuk tahun 2012, lanjut Dien, tujuh puskesmas kecamatan yang akan dibangun fasilitas rawat inap nantinya adalah puskesmas Kecamatan Ciracas, puskesmas Kecamatan Kramat Jati, puskesmas Kecamatan Sawah Besar, puskesmas Kecamatan Cempaka Putih, puskesmas Kecamatan Kali Deres dan puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan.

Khusus di kawasan Kecamatan Grogol Petamburan, Dien mengungkapkan akan dibangun puskesmas baru dengan alokasi anggaran diperkirakan sekitar Rp 8 miliar hingga Rp 10 miliar. "Puskesmas ini dibangun untuk membantu layanan kesehatan bagi warga Grogol dan Petamburan," ungkapnya.

Ditegaskan Dien, fasilitas rawat inap di puskesmas harus segera diselesaikan pada tahun 2012 ini di 19 puskesmas. Sehingga keberadaan fasilitas rawat inap di puskesmas kecamatan itu bisa mengurangi beban pelayanan kesehatan kelas III di RS yang ada di Jakarta.[bay]

Dewan Desak Penyelesaian Pembangunan Puskesmas

int
ilustrasi

Berita Terkait:

»	Dubai Care Danai Pembuatan WC Sekolah
»	Wagub: Parlemen se-Sulawesi Harus Satu Visi
»	Perluas Bandara Bali, AP I Kucurkan Rp2,1 T
»	Oentarto Klaim Pembangunan Sulbar, Idenya
»	Filosopi Bugis Berkonsep Modern

MAROS, FAJAR -- Pembangunan Puskesmas Kecamatan Lau yang terbengkalai sejak 2010 dikritik legislator DPRD Maros. Wakil Ketua Komisi II, Akbar Endra mendesak pemkab agar Puskesmas tersebut segera dituntaskan.

"Kita meminta agar penyelesaian pembangunan Puskesmas ini mendapat perhatian dari pemerintah. Tujuannya satu, agar pelayanan tidak terhambat," kata Akbar.

Politikus Partai Demokrat ini menegaskan, jika rekanan tidak mampu menyelesaikan pembangunannya sesuai kontrak, pemerintah daerah bisa memutus kontraknya.

Jika kontraknya telah diputus, kata dia, harus dianggarkan kembali pembangunannya.

"Ada beberapa fasilitas laboratorium di sana yang tidak didukung infrastruktur, makanya dewan akan memperhatikan itu. Saya minta kepada Dinas Kesehatan mengusulkan anggaran Puskesmas Lau dan memasukkan rencana kegiatan tersebut dalam skala prioritas," tegasnya.

Ketua Komisi III DPRD Maros, Darwis Daud mengatakan, komisinya akan turun meninjau dan mengklarifikasi terbengkalainya pembangunan Puskesmas Lau. "Komisi III memang biasanya seminggu sekali turun melakukan pemantauan, khususnya masalah DAK 2010 sesuai tupoksi kita masing-masing," ungkapnya.

Untuk Puskesmas Lau, kata dia, mungkin ia akan turun untuk mengklarifikasi dan menanyakan kepada Dinas Kesehatan apa kendala sehingga pembangunan puskesmas yang menggunakan DAK 2010 ini belum rampung sampai sekarang. Kalau alasan rekanannya lari, kata Darwis, harus dilihat dulu kenapa bisa kabur.

Terpisah Kepala Dinas Kesehatan, Dr Firman Jaya, saat dikonfirmasi  mengatakan untuk sementara rencana anggaran biaya (RAB) akan dibuat ulang. "Karena rekanan yang sebelumnya itu kabur dan tidak siap menyelesaikan pembangunannya, makanya sudah kita ditender ulang. Pemenangnya berjanji akan menyelesaikan bangunan sebelum 25 Desember," ungkapnya. (*)

Alat Kontrasepsi IUD Tertinggal dalam Kandungan

Prabowo - Okezone

Selasa, 11 Oktober 2011 01:03 wib

 

Rini Astuti (Foto: Prabowo)

YOGYAKARTA -  Gundah, itulah yang dirasakan Rini Astuti (30), warga Sanggrahan Elor, Bendungan, Wates, Kulonprogo Yogyakarta. Sebab, alat kontrasepsi jenis IUD (Intra Uterine Device) masuk di dalam kandungannya yang kini sudah berjalan tujuh bulan.

Atas kegelisahan itu, ibu dua anak ini mengadu ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta. Harapannya, dokter yang telah memasang alat tersebut bertanggunjawab terhadap apapun yang terjadi jika ada sesuatu pada jabang bayi yang dikandungnya.

“Saya sudah tidak tahu ke mana lagi meminta bantuan, ini saya berharap LBH membantu saya bila terjadi apa-apa pada saya dan bayi  yang saya kandung ini nantinya,” jelasnya yang mengaku pasrah saat mengadu bersama suaminya, Supardi (34) dan anaknya ke-duanya, Senin (10/10/2011).

Rini menceritakan, pada 25 April  lalu di perkampungnya ada pertemuan kader PKK yang mensosialisaikan KB Gratis dari salah satu pasangan calon bupati. Selanjutnya, ia mendaftar dan mendapat blanko dari Bu Yani, petugas KB (PLKB) Kecamatan Wates. “Saat itu, saya sedang menyusui anak kami yang kedua. Jadi, saya ikut progam tersebut,” jelasnya.

Satu hari berikutnya, 26 April, ia dan para pendaftar lainnya mendatangi Puskesmas Wates untuk pemasangan alat Kontrasepsi. Namun, setelah sampai di Puskesmas, pemasangan alat kontrasepsi dilakukan di rumah wakil Ketua DPRD Kulonprogo, Sudarto dari PDIP.

“Saya dan ibu-ibu lainnya dinaikan mobil menuju rumah Pak Darto untuk memasang alat kontrasepsi. Sebelum dipasang, saya sudah dites kehamilan sebanyak dua kali, hasilnya negatif. Selanjutnya, dipasang alat kontrasepsi itu,” jelasnya.

Rini menambahkan, pemasangan alat kontrasepsi berbentuk T itu dilakukan oleh dr Bimo yang katanya dari RSUP Sardjito. Sebelum pemasangan, dr Hasto Wardoyo yang saat ini menjabat Bupati Kulonprogo memperkenalkan diri akan maju dalam mencalonan sebagai bupati Kulonprogo.

Satu hari setelah pemasangan alat tersebut, lanjut Rini, dia merasakan kesakitan pada perutnya dan sesak nafas hingga lebih dari satu minggu. Ada keluhan itu kemudian ditanyakan bidan di Wates. Oleh bidan, hanya diberi vitamin-vitamin. Merasa ada yang janggal, satu bulan berikutnya, tepatnya tanggal 28 Mei, Rini membeli alat tes kehamilan di apotik. “Setelah saya tes, hasilnya positif hamil,” jelasnya.

Dengan hasil tes yang dilakukannya itu, dua hari berikutnya, tanggal 30 Mei, Rini memeriksakan ke Puskesmas Wates, namun oleh petugas Puskesmas dirujuk ke RSUD Wates.

“Saat itu saya tidak jadi memeriksakan ke RSUD Wates, tapi memeriksaan ke dr Sugeng. Dari pemeriksaan dr Sugen, saya sudah hamil 7 minggu. Artinya, saat pemasangan IUD saya sudah berjalan sekira 4 minggu. Dengan hasil ini saya meminta agar dr Sugeng mencabut IUD. Namun, dr Sugen tidak berani karena sudah berada dalam kandungan,” jelasnya.

Satu hari setelah pemeriksaan itu, tepat tertangal 31 Mei, Rini memutuskan pergi ke Kecamatan Wates untuk menemui Bu Yani petugas PLKB guna menanyakan masalah yang dialaminya. Namun, justru Rini yang disalahkan karena sudah dalam keadaan hamil tapi memasang alat kontrasepsi tersebut. “Bu Yani menyalahkan saya, trus saya disuruh menanggung sendiri,” sesalnya.

Mendapatkan ketidakjelasan itu, Rini mencoba untuk menemui dr Hasto Wardoyo di tempat klinik rumah sakit bersalinnya di wilayah Sleman. “Tanggal 1, 2, dan 3 saya datangi dr Hasto, tapi tidak ketemu. Baru, tangal 4 Juni, saya bertemu beliau (dr Hasto Wardoyo),” jelasnya.

Dalam pertemuan itu, Rini meminta pertolongan dr Hasto untuk melepas IUD yang berada di dalam kandungannya. Lagi-lagi, dr Hasto ini mengaku tidak bertanggungjawab, karena bukan dirinya yang memasang alat tersebut.

“Itu bukan tangungjawab saya. Yang memasang kan dr Bimo, dia (dr Bima) dinasnya di RSUP Dr Sarjito Yogyakarta. Saya akan membantu, kalau melahirkan bisa di tempat saya. Soal biaya-pun akan dibahas nanti,” jelas Rini menirukan ucapan dr Hasto.

Saat pulang dari dr Hasto, lanjut Rini, ia diberi uang Rp700 ribu sebagai ongkos pulang. Usai dari dr Hasto itu, semangat Rini untuk mengeluarkan alat kontrasepsi IUD dari kandungan sudah padam. Setelah itu, pemeriksaan kandungan pun hampir tidak pernah dilakukan hingga saat ini, karena terbentur biaya.

“Terakhir saya memerikasan 12 Agustus di RS Islam di Purworejo, itu-pun ada teman saya yang memberi uang untuk pemeriksaan kandungan karena kasihan melihat saya,” akunya yang berharap anak ketiga yang masih berada dikandungan dalam keadaan sehat dan sempurna.

Rini juga mengakui, hingga saat ini sering mengalami pendaraan yang keluar dari jalan lahir bayi. Bayi yang saat ini masih berada didalam kandungannya juga dirasakan sering bergerak-gerak.

Pengaduan itu diterima oleh Samsudin Nurseha dan Johan Ramadhan, dari LBH Yogyakarta. Keduanya mengaku akan menindaklanjuti dengan meminta penjelasan terhadap beberapa pihak yang dianggap terlibat dalam pemasangan alat kontrasepsi ini.

Padangpanjang, Padek—Menyukseskan program nasional Jaminan Persalinan (Jampersal), Dinas Kesehatan Kota (DKK) Padangpanjang terus meningkatkan pelayanan di setiap puskesmas.

Demikian disampaikan Kepala DKK Padangpanjang, Mawardi usai membuka rapat kerja dengan seluruh petugas puskesmas, kemarin (7/10). Di hadapan puluhan peserta, Mawardi mengingatkan agar setiap puskesmas memiliki standar operasional pelayanan (SOP). Tanpa SOP, pelayanan terhadap masyarakat tidak memiliki patron dan tidak terstruktur.

Di samping SOP, pembenahan yang dilakukan secara rutin terhadap peralatan medis merupakan suatu penentu suksesnya pelayanan kesehatan di puskesmas. Jika peralatan tidak tertata dan terjaga dengan baik, mustahil dapat menghasilkan layanan yang baik pula.

“Bayangkan, jika dalam melayani pasien di puskesmas peralatan yang diperlukan tidak terletak pada tempatnya atau tidak kondusif. Kondisi ini dipastikan akan mengganggu kelancaran layanan terhadap pasien yang berobat,” sebut Mawardi kepada Padang Ekspres, kemarin.

Selain sarana medis yang lengkap dan tertata, tingkat disiplin tenaga medis dan petugas puskesmas juga berimplementasi terhadap tingkat layanan yang baik. Tingginya kesadaran masyarakat memeriksakan kesehatannya ke puskesmas, tergantung tingginya kesadaran petugas dalam melayani.

“Diharapkan pasien ketika berobat ke puskesmas tidak harus menunggu lama dan urusan yang berbelit-belit. Kasihan sekali rasanya jika pasien yang sudah datang sejak pukul 07.30 WIB, harus menunggu hingga dua jam lamanya,” katanya. (wr)

berita terkini

Airtawar, Padek—Warga Padang tetap mengeluhkan berbagai pelayanan publik di Padang. Mereka selalu mengalami kesulitan ketika harus berhadapan dengan para petugas yang berada di tempat-tempat layanan masyarakat seperti rumah sakit, puskesmas, kantor lurah dan kantor polisi. Prosedur yang berbelit-belit serta petugas yang tidak ramah membuat masyarakat enggan untuk datang ke ruang-ruang publik tersebut.

Di puskesmas misalnya, petugas mestinya berkewajiban untuk memberikan pengobatan serta pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat. Sayang, itu jarang terjadi. Selalu saja ada keluhan dari masyarakat tentang pelayanan di puskesmas. Mereka yang yang sering mengeluh itu biasanya berasal dari golongan ekonomi lemah atau kaum miskin.

Ibu Nani (bukan nama sebenarnya), mengaku kecewa dengan pelayanan puskesmas. Padahal dia warga Airtawar Barat. Ketika mengalami demam tinggi, dia mendatangi puskesmas setempat, tapi petugas malah melayaninya dengan sikap ketus.

“Petugas tidak langsung menangani saya. Mereka lebih mengutamakan pasien yang memegang kartu Askes. Karena kesal, akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke Rumah Sakit Umum. Tapi hal yang sama juga saya alami di sana. Mungkin karena saya ini orang miskin, jadi mereka mengabaikan saya,” ungkap perempuan berusia 50 tahun ini.

Tidak jauh berbeda dengan Ibu Nani, seorang laki-laki yang juga tidak mau menyebutkan namanya mengatakan anaknya tidak mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana mestinya dari puskesmas, mungkin karena dia hanya berprofesi sebagai nelayan.

Dia mengaku sering kali terjadi petugas puskesmas yang bersikap tidak ramah ketika datang untuk berobat. Obat-obatan yang diberikanpun kualitasnya tidak bagus. (mg12)