int ilustrasi
"Kita meminta agar penyelesaian pembangunan Puskesmas ini mendapat perhatian dari pemerintah. Tujuannya satu, agar pelayanan tidak terhambat," kata Akbar.
Politikus Partai Demokrat ini menegaskan, jika rekanan tidak mampu menyelesaikan pembangunannya sesuai kontrak, pemerintah daerah bisa memutus kontraknya.
Jika kontraknya telah diputus, kata dia, harus dianggarkan kembali pembangunannya.
"Ada beberapa fasilitas laboratorium di sana yang tidak didukung infrastruktur, makanya dewan akan memperhatikan itu. Saya minta kepada Dinas Kesehatan mengusulkan anggaran Puskesmas Lau dan memasukkan rencana kegiatan tersebut dalam skala prioritas," tegasnya.
Ketua Komisi III DPRD Maros, Darwis Daud mengatakan, komisinya akan turun meninjau dan mengklarifikasi terbengkalainya pembangunan Puskesmas Lau. "Komisi III memang biasanya seminggu sekali turun melakukan pemantauan, khususnya masalah DAK 2010 sesuai tupoksi kita masing-masing," ungkapnya.
Untuk Puskesmas Lau, kata dia, mungkin ia akan turun untuk mengklarifikasi dan menanyakan kepada Dinas Kesehatan apa kendala sehingga pembangunan puskesmas yang menggunakan DAK 2010 ini belum rampung sampai sekarang. Kalau alasan rekanannya lari, kata Darwis, harus dilihat dulu kenapa bisa kabur.
Terpisah Kepala Dinas Kesehatan, Dr Firman Jaya, saat dikonfirmasi mengatakan untuk sementara rencana anggaran biaya (RAB) akan dibuat ulang. "Karena rekanan yang sebelumnya itu kabur dan tidak siap menyelesaikan pembangunannya, makanya sudah kita ditender ulang. Pemenangnya berjanji akan menyelesaikan bangunan sebelum 25 Desember," ungkapnya. (*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar